Mengharapkan Pakta Integritas Lebih Dari Sekedar Tren

Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan pemerintahan menyebabkan kata “Pakta Integritas” tiba-tiba menjadi begitu terkenal. Semuanya tiba-tiba mengenalnya. Dua buah kata yang bermakna sebagai kontrak moral itu tiba-tiba berubah wujud menjadi sebuah ikon.

Banyak alasan mengapa pakta integritas disodorkan. Mungkin sama banyaknya dengan pertanyaan mengapa pakta integritas yang dipilih. Bukankah semua fungsi dan jabatan itu sudah ada aturan mainnya. Sudah ada secara jelas rangkaian sanksi untuk pelanggarnya.

Bahkan seorang ASN yang akan mengawali tugas maupun akan mengemban suatu jabatan telah mengangkat sumpah dengan nama Tuhan mereka.

Penandatanganan Pakta Integritas bukan sekedar mengikuti tren dan tanpa maksud. Pakta Integritas diharapkan mampu mempercepat upaya mewujudkan citra birokrasi yang bersih dan baik, sehingga mendapatkan kepercayaan publik setinggi-tingginya.

Baca juga : Pemberdayaan Masyarakat dan Permasalahannya

Namun perlu disadari bahwa Pakta Integritas hanya merupakan sebuah alat dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, ia tidak bisa berjalan sendiri. Penandatanganan pakta integritas harus diikuti dengan pembenahan di seluruh lini yang menyebabkan citra birokrasi terpuruk, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi.

Membicarakan korupsi seakan tidak mengenal kata akhir karena permasalahan yang ada demikian kompleks, bahkan tidak diketahui dari mana harus mulai. Sebagian masyarakat mulai bersikap “fatalis”, dimana mereka beranggapan bahwa korupsi memang sulit untuk diberantas, karena telah menjadi sebuah budaya di kalangan birokrasi.

Sikap ini secara tidak langsung meningkatkan sikap “permisif” untuk ikut juga melakukan korupsi, minimal membiarkan berlangsungnya tindakan korupsi. Jika mengacu pada temuan Transparansi Internasional Indonesia dalam surveinya di 32 kota beberapa waktu lalu, hal tersebut tidak terlalu salah. Setidaknya 49% responden mengaku setuju terhadap tindakan penyuapan.

Keberhasilan Pakta Integritas dalam upaya pencegahan korupsi sangat ditentukan oleh ada tidaknya dukungan politik penguasa. Dukungan politik ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan yang memberikan ruang, keadaan dan situasi yang mendukung program pencegahan korupsi bekerja sangat efektif.

Dalam upaya pencegahan korupsi perlu disusun skala prioritas program dan kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan tahapan dan langkah-langkah strategis pencegahan korupsi dengan frame waktu yang lebih jelas.

Langkah-langkah tersebut harus disertai dengan indikator yang terukur, sistem monitoring serta bentuk reward and punishment yang jelas, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, kunci sukses pencegahan korupsi ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan, khususnya dalam hal menentukan prioritas strategi, efektivitas implementasi kebijakan, serta fleksibilitas dan kapasitas kepemimpinan untuk mempelajari hasil yang diperoleh dan secara cepat melakukan pengukuran untuk menentukan strategi inovasi yang lain.

Baca juga : Kewirausahaan Untuk Semua Orang

Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mempunyai visi yang jelas dalam upaya pencegahan korupsi. Pemimpin harus pula mampu mengkomunikasikan visi mereka secara efektif kepada bawahannya. Visi tersebut harus bisa dijabarkan dalam upaya-upaya melakukan perubahan terhadap proses yang ada dan telah usang berkaitan dengan pencegahan korupsi.

Selanjutnya, pemimpin harus dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan bawahan untuk beraksi, dengan meyakinkan dan mempengaruhi setiap orang untuk melakukan perubahan dalam pencegahan korupsi.

Dalam hal ini seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya, karena para bawahan membutuhkan figur yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk tidak melakukan korupsi.

Di sisi lain, pemerintah harus memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Masyarakat secara transparan dapat mengetahui komitmen dan upaya serius yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat dapat lebih meningkat.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, penandatanganan pakta integritas tidak hanya di atas kertas saja, apalagi sekedar mengikuti tren. Komitmen itu diharapkan betul-betul dapat diimplementasikan menjadi sebuah nilai yang merasuk dalam hati dan dilaksanakan.

Baca juga : Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Kita harus menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime, karena pelaku, dampak dan kerugian yang ditimbulkannya sudah sedemikian mengkhawatirkan.

Oleh karena itu, TIDAK ADA PILIHAN LAIN, korupsi harus “dilawan”. Dan kita pun harus optimis dan yakin bahwa korupsi dapat “ditaklukan” secara sistematis dengan cara-cara yang cerdas dan kreatif.

Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil dan mulai saat ini juga, kita harus berupaya untuk tidak melakukan korupsi dalam segala bentuknya. Bukankah perubahan yang ingin kita upayakan di dunia ini harus sudah ada sebelumnya dalam diri kita sendiri?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *